Proyek Kirmir Selokan di Rancaekek diduga Proyek tak Bertuan Tanpa Papan Informasi Tak Terpasang – "Kemana Pengawasan Dinas?"



Sorotaspirasi || Kab Bandung - Proyek penguatan dan perbaikan (kirmir) selokan di lingkungan RW 5 Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung terkesan mengabaikan aturan dari Dinas Sumber Daya Air (SDA). Lokasi kegiatan tidak ditemukan papan informasi proyek apapun, membuatnya terkesan seperti "proyek siluman" yang beroperasi tanpa transparansi. Kondisi ini terdeteksi pada Sabtu (6/6/2026).
 
"Panjang, volume, dan jumlah pagu anggaran yang digunakan sama sekali tidak diketahui. Publik dibuat bingung dengan kondisi seperti ini," ujar salah satu warga yang ditemui di lokasi.
 
Ketua Ormas PP Ranting Desa Sangiang Suhendar menyampaikan keprihatinan atas kondisi yang terjadi di lapangan. Menurutnya, anggaran negara yang digunakan untuk proyek publik harus bisa diakses dan diketahui oleh masyarakat.
 
"Anggaran negara adalah uang rakyat, jadi publik berhak tahu berapa besar pagu anggaran yang digunakan untuk proyek kirmir di wilayah kami," katanya.
 
Suhendar juga mengingatkan tentang ketentuan yang telah diatur dalam peraturan negara. "Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek," jelasnya.
 
Menurutnya, pelaksana seharusnya menyiapkan dan memasang papan informasi proyek terlebih dahulu sebelum pengerjaan dimulai. "Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa sama-sama ikut mengawasi proyek pemerintah, sehingga dapat memastikan bahwa pengelolaan anggaran berjalan dengan benar dan hasil proyek sesuai dengan yang diharapkan," tambahnya.
 
Suhendar mengimbau agar dinas terkait segera melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. "Jangan sampai terkesan kemasukan angin atau pembiaran yang membuat dugaan kongkalingkong dalam proyek tersebut hanya untuk mendulang keuntungan semata. Pengawasan yang ketat dari dinas adalah kunci agar proyek yang dibiayai negara dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," pungkasnya.
 
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak dinas terkait maupun pelaksana proyek mengenai kondisi yang ditemukan di lokasi. Masyarakat berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Tim

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama